HALAMANKANAN.COM, Samarinda – DPRD Samarinda memberikan pandangan terkait kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap berpotensi menghambat berbagai program pembangunan di kota tepian.
Pandangan ini disampaikan Samri Shaputra, Ketua Komisi I DPRD Samarinda yang meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan.
Kebijakan efisiensi anggaran ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, di mana Presiden Prabowo Subianto merencanakan pemangkasan belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Sebagian alokasi anggaran yang dikurangi akan dialihkan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meskipun Wali Kota Samarinda memastikan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak akan mengganggu pembangunan daerah, Samri justru memiliki pandangan yang berbeda.
Samri mengkhawatirkan dampak pemangkasan anggaran terhadap pembangunan daerah. Ia menilai bahwa anggaran yang tersedia sebelum efisiensi saja sudah kurang, apalagi jika mengalami pemotongan lebih lanjut.
“Anggaran kita yang ada sekarang ini, yang tidak dipotong saja sudah tidak cukup, apalagi kalau ada efisiensi,” ujarnya baru-baru ini.
Lebih lanjut, Samri menuturkan bahwa jika rencana efisiensi ini tetap dilaksanakan, maka berbagai proyek pembangunan, termasuk di Samarinda, bisa terhambat.
“Dengan anggaran sebelumnya saja, kita sudah menganggap tidak mencukupi untuk pembangunan Kota Samarinda,” tambahnya.
Samri juga menyoroti efektivitas Program MBG, yang mengalokasikan Rp10.000–Rp15.000 per porsi untuk pemenuhan gizi masyarakat. Menurutnya, program ini masih belum berjalan secara optimal dan perlu dievaluasi lebih lanjut.
“Kita sudah mendengar suara mahasiswa yang berdemo di depan DPRD Kaltim kemarin. Mereka justru menginginkan pendidikan gratis, bukan makan gratis,” tegasnya.
Ia menyarankan agar anggaran program ini dialihkan ke sektor pendidikan, yang dinilainya lebih mendesak. Salah satunya, untuk membantu pengadaan seragam sekolah bagi siswa.
“Biaya seragam sekolah masih menjadi beban bagi orangtua hingga saat ini,” jelasnya
Samri berharap pemerintah lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran dengan mempertimbangkan sektor-sektor prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Samarinda harus menjadi perhatian utama. ADV
Comment