HALAMANKANAN.COM, Samarinda – Komisi II DPRD Samarinda mendesak seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mandiri soal penyertaan modal awal, atau tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Status BUMD berbeda dengan unit organisasi pemerintah lainnya, sebab orientasi utama BUMD adalah bisnis.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi memaparkan pandangannya. Menurutnya, profesionalitas merupakan kunci utama dalam mengelola BUMD.
“Memang namanya badan usaha tentu harus dikelola secara profesional. Jika tidak profesional dan tidak menguntungkan, untuk apa BUMD dibentuk?” ujarnya pada Jum’at (7/3).
Dalam mengelola dana rakyat, ia menyoroti pentingnya memastikan BUMD untuk beroperasi secara efisien dan bertanggung jawab.
“Ini adalah uang rakyat yang harus dikelola dengan baik,” tambahnya.
Lebih lanjut Politisi asal PDI Perjuangan ini menekankan, BUMD tidak boleh hanya sekadar beroperasi tanpa memberikan hasil yang jelas.
“Kita harus mengawasi BUMD dengan ketat. Saya memiliki latar belakang di bidang keuangan, dan saya akan memastikan bahwa BUMD harus benar-benar menguntungkan. Kita perlu tahu berapa yang dikeluarkan dan berapa yang didapat untuk Pemkot,” tegasnya.
Tak segan-segan, Iswandi menekankan bahwa jika BUMD tidak mampu memberikan keuntungan, lebih baik dana tersebut disimpan di bank.
“Saya tidak mau jika BUMD hanya menjadi tempat untuk menampung orang. Intinya, BUMD harus untung. Jika tidak, lebih baik kita deposito-kan saja uang di bank, itu lebih aman,” tutup Iswandi. ADV
Comment