HALAMANKANAN.COM, Samarinda – Kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) mulai menjadi perhatian di daerah, tanpa terkecuali di Samarinda.
Dengan Inpres ini, pemerintah daerah dituntut lebih cermat dalam mengatur belanja, serta memastikan program prioritas agar tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi mengingatkan, kebijakan ini harus tetap mempertimbangkan kondisi keuangan pemerintah daerah agar tidak menimbulkan permasalahan baru.
“Jangan sampai program yang dijalankan tidak selaras dengan kondisi keuangan pemerintah, sehingga berpotensi menimbulkan masalah di sektor lain,” ujarnya.
Selain itu, Ismail juga menyoroti kemungkinan dampak dari efisiensi anggaran terhadap tenaga kerja. Sebab, banyak yang menilai bahwa pemangkasan anggaran berpotensi pada pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa sektor, terutama yang bergantung pada dana pemerintah.
“Terkait dengan adanya PHK di berbagai instansi, perlu dilihat lebih dalam apa penyebab utamanya. Tidak semua PHK semata-mata terjadi karena efisiensi anggaran,” ungkapnya.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan guna memastikan kebijakan efisiensi anggaran benar-benar menjadi faktor utama dalam pemutusan kerja tersebut.
“Hal ini penting agar kebijakan yang diterapkan tetap berpihak kepada kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan pihak lain,” pungkasnya.
Kebijakan efisiensi anggaran ini didasari oleh Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang memerintahkan penghematan anggaran di kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp306,7 triliun.
Rinciannya, pemangkasan belanja kementerian dan lembaga mencapai Rp256,1 triliun, sementara pengurangan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.
Nantinya, dana hasil penghematan ini akan dialokasikan untuk mendukung program prioritas pemerintah, termasuk memperluas cakupan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). ADV
Comment