HALAMANKANAN.COM, Samarinda – Pembangunan Teras Samarinda yang menjadi ikon baru di kota tepian ini masih menyisakan persoalan, diantaranya upah 84 buruh lepas yang belum dibayarkan pihak kontraktor hingga saat ini.
Akhirnya, sejumlah perwakilan buruh ini didampingi Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur (Kaltim) lantas mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD) Samarinda, Kamis (27/2).
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar yang turut hadir dalam pertemuan ini mengatakan, pihaknya mencurigai adanya kerja sama antara kontraktor Teras Samarinda dengan OPD yang membawahi proyek tersebut.
“Saya curiga OPD terkait ini ada persengkongkolan dengan kontraktornya. Jangan-jangan kontraktornya ini orang-orang di lingkungannya juga. Mereka itu loh takut, takut diungkap, karena selalu dipanggil enggak mau dihadirkan,” tegasnya ditemui usai pertemuan.
Anhar mengusulkan untuk dibentuk panitia khusus (Pansus) guna mengusut tuntas polemik di proyek Teras Samarinda yang menelan anggaran Rp36,9 miliar.
“Saya usulkan kepada teman-teman di komisi III ya, sehingga dibentuk pansus aja atau perlu interpelasi panggil wali kota (Andi Harun), nggak ada yang salah juga, karena kebijakannya ini berdampak luas kepada masyarakat buruh,” ucapnya.
Sebagai pemimpin Kota Samarinda, Wali Kota Andi Harun diminta untuk bertanggung jawab atas persoalan upah pekerja Teras Samarinda yang tak kunjung dibayar kontraktor.
“Makanya saya minta yang paling bertanggung jawab ini saudara wali kota. Saya bilang, wali kota yang paling bertanggung jawab, jangan kerucu-kerucunya. Wali kota kalau pidato hebat, masa menyelesaikan begini enggak bisa,” pungkasnya.
Saat rapat berlangsung antara DPRD Samarinda, Perwakilan PUPR Samarinda, dan perwakilan buruh yang belum dibayar upahnya, terjadi insiden antara Anggota DPRD Samarinda asal Fraksi PKS, Abdul Rohim dan oknum pejabat di PUPR Samarinda.
Keduanya terlihat adu mulut, hingga berujung pelemparan nasi kotak oleh Rohim ke pejabat PUPR. Hal ini pun viral dan menjadi perbincangan publik luas. ADV
Comment