HALAMANKANAN.COM, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus memantapkan langkah dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pondasi kemajuan daerah, khususnya dalam menyambut pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui Peluncuran Proyek Perubahan Strategi Percepatan Implementasi Gratispol Pendidikan dan penyerahan simbolis bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pendidikan Gratispol.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud resmi menyalurkan bantuan UKT bagi 32.853 mahasiswa di seluruh Kaltim.
Kegiatan berlangsung di Gedung Olah Bebaya, Kantor Gubernur Kaltim, pada Senin, 17 November 2025
Gubernur Rudy Mas’ud memberikan penyerahan simbolis UKT Gratispol kepada 53 perwakilan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta (PTN/S) di Kaltim.
Ia mengungkapkan bantuan UKT yang telah dicairkan mencapai Rp 44 miliar, disalurkan kepada mahasiswa dari tujuh PTN yang administrasinya telah dinyatakan lengkap.
“Dana ini kami harapkan dapat segera meringankan beban mahasiswa sebagai Generasi Emas Kaltim,” ujar Gubernur.
Meski pendapatan daerah mengalami penyesuaian, Pemprov Kaltim tetap memprioritaskan pendidikan sebagai sektor strategis.
“Bagi kami, pendidikan ini bukan cost (biaya), tetapi investasi Kaltim,” tegasnya.
Gubernur Rudy Mas’ud menjelaskan bahwa fokus pembangunan SDM merupakan upaya jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan produktivitas masyarakat.
Ia menegaskan standar minimal pendidikan yang ingin dicapai adalah tingkat sarjana. “Gunakan dana ini sebaik mungkin untuk meringankan beban kuliah. Kita ingin anak-anak Kaltim bisa mengenyam pendidikan hingga S1, bahkan S2 dan S3,” harap Rudy.
Adapun syarat penerima bantuan cukup sederhana, yaitu berdomisili di Kaltim minimal tiga tahun. Rudy juga menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan proses penyaluran akibat penyelesaian APBD Perubahan yang baru rampung pada awal November.
Gubernur mengingatkan agar seluruh pihak menjaga integritas dalam pengelolaan dana pendidikan.
“Dana Gratispol wajib digunakan seoptimal mungkin dan tepat sasaran. Tidak boleh ada penyimpangan atau penyalahgunaan. Penggunaan dana harus akuntabel dan tertib administrasi,” tegasnya.
Peluncuran program dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh pimpinan PTN/S se-Kaltim. *)
Comment