HALAMANKANAN.COM, Jakarta – Debat kandidat ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur Kaltim digelar di studio Metro TV, Jum’at (22/11) malam.
Salah satu topik yang dibahas ialah sektor pertanian di Kaltim, baik dari segi ketahanan pangan hingga kemandirian pangan. Debat terakhir ini digelar selama lebih kurang 120 menit.
Sesi ini melibatkan masing-masing calon wakil gubernur, Hadi Mulyadi nomor urut 1 dan Seno Aji nomor urut 2.
Dalam kesempatan ini, Hadi Mulyadi membantah jika pada periode kepemimpinan Isran-Hadi periode 2018-2023 tidak pro pada isu pertanian.
Mantan politisi PKS ini menyebut jika ketahanan pangan di Kaltim menjadi prioritas mereka saat menjabat.
“Keliru jika dikatakan pak Gubernur (Isran Noor) tidak peduli dengan pertanian. Sampai sekarang beliau masih ketum Perhektani. Beliau dulu penyuluh pertanian,” ucap Hadi Mulyadi.
Terkait isi ketahanan pangan, Hadi menyebut jika selama periode kepemimpinan sebelumnya, Pemprov Kaltim cenderung membeli padi dari dua provinsi terdekat, yakni Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.
“Ketahanan pangan itu pertama ketersediaan pangan, jadi tidak harus semua ada ditempat kita. Makanya kita bekerja sama dengan Sulawesi Selatan dan tentu masyarakat Sulawesi Selatan berterima kasih dengan Kalimantan Timur karena padi mereka kita beli, begitu juga dengan Jawa Timur kita ada kerjasama,” ujar Hadi.
“Dengan pertumbuhan ekonomi itu, kita tidak berfikir bahwa semua pangan harus terpenhui di Kalimantan Timur, yang penting semua masyarakat Kalimantan Timur bisa makan. Oleh karena itu sampai sekarang, walaupun produksi padi di Kalimantan Timur rendah tapi kita bisa membeli, itu yang dimaksud dengan ketahanan pangan,” lanjutnya.
Menanggapi ini, calon wakil gubernur nomor urut 2, Seno Aji menyebut jika pemerintah periode 2018-2023 tidak pro terhadap petani lokal karena lebih mengutamakan membeli dari provinsi lain, ketimbang memberdayakan petani lokal di Kaltim.
“Kita bicara kemandirian pangan, kalau hanya ketersedian kita impor aja 100 persen selesai sudah. Bagaimana nasib petani Kaltim? Kita punya petani besar jumlahnya 20 persen dari jumlah penduduk,” kritik Seno Aji.
Sekretaris DPD Partai Gerindra Kaltim ini juga menyebut jika program Gratispol lebih pro kepada petani lokal dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan luasan lahan pertanian yang ada di Kaltim.
“Kita perlu perhatikan mereka (petani), kita perlu berikan insentif kepada mereka, postur anggaran kita di pertanian hanya 100 sampai 150 Milyar per tahun, mana kepedulian pemerintah? Petani tidak berdaulat, kita ingin petani yang merdeka, petani yang makmur, petani yang jaya. Kami akan berikan anggaran yang besar untuk bidang pertanian, kami akan perbaiki jaringan irigasinya, kami akan perbaiki jalan-jalan usaha taninya, kami akan berikan pupuk-pupuknya, kami akan berikan bibit unggulnya, untuk petani yang merdeka, petani yang makmur, ini untuk kemandirian pangan” lanjut Seno Aji.
Tanggapan Seno Aji inipun menuai respon positif dari penonton yang hadir langsung di studio Metro TV.
Sektor pertanian berperan strategis dalam transformasi ekonomi di wilayah Kaltim dan menjadi salah satu tumpuan ekonomi bagi sebagian masyarakat.
Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023 (ST2023), terdapat 210.570 unit usaha pertanian di Kaltim, yang terdiri dari 210.030 Usaha Pertanian Perorangan (UTP), 337 Usaha Pertanian Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB); dan 203 Usaha Pertanian Lainnya (UTL).
Jika dibandingkan dengan hasil Sensus Pertanian 2013 (ST2013), jumlah usaha pertaian tahun 2023 atau dalam 10 tahun terakhir mengalami penurunan 12,31 persen dari total usaha pertanian di Kaltim. Sekitar 30,16 persen usaha pertanian di Kaltim berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, sisanya tersebar di seluruh kabupaten/kota lainnya.
Demikian disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim dalam laporan berjudul Potensi Pertanian Provinsi Kalimantan Timur “Potensi Komoditas Unggulan Mendukung Pertanian Berkelanjutan” yang dipublikasikan akhir September 2024. *)
