HALAMANKANAN.COM, Samarinda – Penegakan disiplin di dunia pendidikan belakangan menjadi sorotan, terlebih maraknya aksi pelaporan yang dilakukan oleh orang tua murid atas tindakan pengajar disekolah yang dianggap tidak mendidik.
Tak jarang, kondisi ini membuat para guru di sekolah menjadi bimbang untuk menegakkan disiplin, karena bisa mendapat ancaman hukum jika dilaporkan kepihak yang berwajib.
Situasi ini direspon serius DPRD Samarinda. Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahroni Pasie mengaku turut merasakan situasi sulit para tenaga pengajar di sekolah guna menegakkan kedisplinan para murid.
Politisi partai Golkar ini pun menyetujui usulan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) di Samarinda.
“Usulan ini didasari banyaknya kejadian di dunia pendidikan, khususnya ketegasa para guru ke murid yang dalam beberapa kasus harus berujung ke proses hukum. Ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi para guru,” ujar Novan, Rabu (19/3) sore.
Novan menekankan, usulan ini datang dari sejumlah perwakilan guru di Samarinda yang menemui Komisi IV DPRD Samarinda mengadukan sejumlah kasus yang kerap menghantui mereka.
Usulan ini untuk menghindari kesalahpahaman antara penegak hukum dengan tenaga pendidik.
“Bukan berarti kebal hukum, tapi agar tidak menimbulkan tafsir liar. Ini untuk menciptakan rasa keadilan dan seimbang,” lanjut Novan.
Novan menyebut pihaknya akan segeraembentuk panitia khusus (pansus) untuk menyusun Raperda ini.
“Kita kumpulkan semua kasus yang pernah ada, kita pelajari, untuk kemudian kita jadikan Perda,” tambah Novan.
Guna mendukung langkah ini, pihak Komisi IV akan mengundang sejumlah stakeholder dunia pendidikan guna menyusun Raperda sebelum disahkan menjadi Perda.
“Diharapkan ada kepastian hukum yang jelas. Yang salah wajib dihukum, begitu juga sebaliknya kalau tenaga pendidik tidak bersalah, harus mendapatkan perlindungan hukum agar tidak menjadi korban salah paham,” pungkasnya. ADV
Comment