HALAMANKANAN.COM, Samarinda – DPRD Samarinda sempat didera isu miring akibat pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang merupakan agenda wajib DPRD di Jakarta beberapa waktu lalu.
Lokasi pelaksanaan yang berada di Jakarta dianggap tidak mendukung Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi anggaran.
Informasi ini dibantah tegas Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Kaltim ini menilai tudingan itu keliru.
“Keliru itu, justru kami mendukung penuh kebijakan efisiensi anggaran sesuai arahan bapak Presiden,” ujarnya saat dihubungi redaksi halamankanan.com, Senin (24/3) malam.
Terkait tudingan pelaksanaan Bimtek di Jakarta yang menyasar DPRD Samarinda, Celni menyebut tidak menyalahi aturan, dan sesuai hasil rapat pimpinan (Rapim) di DPRD Samarinda medio February lalu.
“Tidak ada yang salah, sesuai hasil rapim bulan februari lalu, dan Bimtek ini memang kebutuhan kami sebagai wakil rakyat,” tegasnya.
“Keputusan untuk Bimtek ini jauh sebelum gembar-gembor efisiensi anggaran. Saat pelaksanaannya saja yang memang lagi dibahas serius, tapi kami konsisten mendukung kebijakan ini,” lanjut Celni.
Faktanya, DPRD Samarinda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyepakati efisiensi anggaran untuk APBD Samarinda tahun 2025.
“Kami dan TAPD tadi sepakat didalam paripurna mendukung program ini, rasionalisasi angkanya juga sudah disepakati untuk semua OPD. Jadi nggak benar itu kalau kami melawan keputusan Presiden,” tegasnya lagi.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPRD Samarinda, Agus Tri Sutanto membenarkan pernyataan Celni Pita Sari.
Agus Tri menyebut jika keputusan Bimtek telah melalui mekanisme kedewanan, dan disepakati.
“Kami di sekretariat hanya mencatat, keputusan tetap di hasil Rapim, dan keputusan Bimtek di Jakarta jauh sebelum adanya kesepakatan hari ini (DPRD Samarinda dan TAPD) terkait rasionalisasi anggaran, semua berjalan sesuai aturan,” ujar Agus Tri.
Agus Tri menambahkan, kesepakatan antara DPRD Samarinda dan TAPD terkait rasionalisasi anggaran ini juga merupakan hasil Bimtek anggota DPRD Samarinda di Jakarta baru-baru ini.
“Kan mereka (Dewan) minta materi efisiensi anggaran, setelah diberikan materi itu di Bimtek kemarin, mereka semakin terbuka. Setelah mereka pulang, semua langsung sepakat untuk paripurna efisiensi anggaran, terjadilah kesepakatan,” lanjutnya.
Terkait Bimtek yang digelar diluar daerah, Agus Tri juga menyebutkan berdasar dan tidak menyalahi aturan.
“Ada Permendagrinya (Peraturan Dalam Negeri). Kebetulan dari 45 anggota yang dilantik tahun 2024, mayoritas baru, jadi mereka mengusulkan untuk Bimtek untuk menambah pengetahuan selama menjadi wakil rakyat,” pungkasnya.
Comment