HALAMANKANAN.COM, Samarinda – Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Samarinda, Muslimin, mangkir dari undangan rapat Komisi II DPRD Samarinda, Senin (10/3) siang saat membahas sektor Pariwisata.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi menilai, aksi mangkir ini dinilai sebagai bentuk ketidak seriusan Disporapar mengurus pariwisata kota tepian.
“Saya menyanyangkan sikap Kadis porapar yang tidak pernah hadir dalam rapat komisi. Sejak saya menjabat di Komisi II, saya tidak pernah melihat kepala dinasnya datang,” ujar Iswandi usai rapat.
Selain masalah absensi pejabat terkait, Iswandi juga menyoroti ketimpangan anggaran pariwisata.
Dari total Rp64 miliar anggaran yang dikelola Disporapar, hanya Rp4 miliar yang dialokasikan untuk sektor pariwisata.
“Karena dinas ini bergabung dengan pemuda dan olahraga, pariwisata jadi terabaikan. Masa dari Rp64 miliar, hanya Rp4 miliar yang dialokasikan ke pariwisata? Gimana mau maju kalau begini?” tegasnya.
Iswandi berharap pada tahun 2025, anggaran pariwisata bisa ditingkatkan agar lebih optimal dalam mengembangkan destinasi wisata di Samarinda.
Ia bahkan mengusulkan agar Dinas Pariwisata dikeluarkan dari Disporapar demi efektifitas pengelolaan.
“Selama setahun, hanya Rp4 miliar yang dialokasikan. Ini timpang sekali. Kita harus berdiskusi ulang, jika perlu, pisahkan saja pariwisata dari dinas ini,” usai rapat dengan Disporapar Samarinda.
Ketimpangan anggaran ini juga dinilai bertolak belakang dengan upaya DPRD yang tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Desa Wisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Di satu sisi, kami sedang menyusun Raperda untuk mendukung sektor wisata, tapi di sisi lain, anggarannya justru minim. Ini sangat kontradiktif,” tutupnya. ADV
Comment